PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI KOREKSI BAGI PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 03/PRALAN/PID.B/2009/PN.TNG)

hukum harus berpedoman antara lain pada Hukum Acara yang berlaku yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu yang diatur dalam KUHAP adalah terbentuknya Lembaga Praperadilan bagi penyidik polri dan penyidik kejaksaan. Eksistensi praperadilan merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah apakah perbedaan Fungsi Koreksi Pengawasan Internal Penyidik Polri dengan Lembaga Praperadilan dan bagaimanakah proses praperadilan dapat digunakan sebagai fungsi koreksi bagi Penyidik Polri terhadap kesalahan yang dilakukan pada proses penangkapan dan penahanan dalam studi kasus perkara Putusan Praperadilan Nomor : 03 / Pralan / Pid.B / 2009 / PN.TNG ? Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum bersifat Normatif dengan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sedangkan penelitian skripsi ini dianalisa secara kualitatif. Dari pembahasan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Praperadilan dibentuk sebagai sarana untuk mengoreksi tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum. Menurut penulis keputusan dan pertimbangan hakim dalam putusan Praperadilan Nomor : 03 / Pralan / Pid.B / 2009 / PN.TNG sangat Positivisme dengan menginterpetasikan kata � segera � secara sempit. Hal ini terjadi karena kata segera dalam pasal 18 ayat 3 KUHAP dan pasal 21 ayat 3 KUHAP tidak mengatur dengan jelas jangka waktu dalam kata segera tersebut. Oleh karena itu, saran penulis agar setiap pekerjaan Polri khususnya penyidik Polri ada fungsi kontrol yang mengawasi secara internal yaitu Irwasum atau Irwasda (Inspektorat Pengawasan Umum tingkat Mabes Polri dan Inspektorat Pengawasan Daerah tingkat Polda) dan Propam (Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal). Sedangkan yang melakukan pengawasan eksternal penyidik polri dalam melakukan penyidikan adalah lembaga Praperadilan. Sehingga penyidik lebih memperhatikan dan meningkatkan sistem administrasi penyidikan dengan maksud agar tuntutan praperadilan yang berkaitan dengan hal tersebut diatas dapat dicegah atau dihindari.

1.  UEU-Undergraduate-1765-COVER.pdf - 29 KB
2.  UEU-Undergraduate-1765-LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 17 KB
3.  UEU-Undergraduate-1765-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 17 KB
4.  UEU-Undergraduate-1765-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 17 KB
5.  UEU-Undergraduate-1765-KATA PENGANTAR.pdf - 13 KB
6.  UEU-Undergraduate-1765-ABSTRAK.pdf - 13 KB
7.  UEU-Undergraduate-1765-DAFTAR ISI.pdf - 14 KB
8.  UEU-Undergraduate-1765-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 15 KB
9.  UEU-Undergraduate-1765-BAB I.pdf - 37 KB

• PRAPERADILAN SEBAGAI FUNGSI KOREKSI BAGI PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (Studi kasus Putusan Praperadilan Nomor : 03/Pralan/Pid.B/2009/PN.TNG)